B40 di Tengah Kepungan EUDR: Mandat Domestik sebagai Posisi Tawar Indonesia

Penerapan kebijakan B40, yakni kewajiban pencampuran 40 persen biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam solar, bukan sekedar langkah energi. Di tengah semakin ketatnya regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR), B40 justru menjadi kartu strategis Indonesia untuk memperkuat pasar domestik sekaligus meningkatkan posisi tawar di tingkat global.

EUDR menetapkan standar ketat terkait deforestasi, keterlacakan lahan, dan kepatuhan lingkungan bagi komoditas seperti kelapa sawit. Bagi banyak negara produsen, aturan ini berpotensi menjadi hambatan perdagangan. Namun bagi Indonesia, B40 membuka jalan alternatif untuk memperkuat kemandirian pasar tanpa sepenuhnya bergantung pada ekspor Eropa.

B40 dan Penguatan Pasar Domestik

Keberhasilan B40 menunjukkan bahwa konsumsi sawit dalam negeri memiliki daya serap yang sangat besar. Dengan kebutuhan biodiesel yang terus meningkat, sebagian besar produksi minyak sawit dapat diserap oleh pasar domestik secara keseluruhan.

Hal ini memberikan dua keuntungan utama. Pertama, Indonesia tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi permintaan dan kebijakan pasar luar negeri. Kedua, stabilitas harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani dapat lebih terjaga karena adanya permintaan dalam negeri yang konsisten.

Dalam konteks EUDR, penguatan pasar domestik ini menjadi sinyal kuat bahwa sawit Indonesia tidak semata-mata bergantung pada akses pasar Eropa yang makin selektif.

Mandat Energi sebagai Posisi Tawar

B40 bukan kebijakan reaktif, melainkan mandat nasional berbasis kepentingan energi dan ekonomi. Dengan menjadikan sawit sebagai tulang punggung transisi energi, Indonesia menempatkan komoditas ini dalam kerangka strategis, bukan sekedar barang ekspor.

Posisi ini memperkuat argumen Indonesia di forum internasional: bahwa keberlanjutan sawit tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap standar eksternal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap ketahanan energi, pengurangan emisi, dan kesejahteraan petani.

Dengan kata lain, B40 menjadi posisi politik dan ekonomi dalam menghadapi tekanan seperti EUDR.

Membuktikan Standar Keberlanjutan Mandiri

Keberhasilan B40 juga membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun standar keberlanjutan mandiri. Mulai dari sertifikasi ISPO, perbaikan tata kelola perkebunan, hingga peningkatan produktivitas tanpa perlu ekspansi lahan, semuanya terintegrasi dalam rantai pasok biodiesel.

Penggunaan sawit untuk energi domestik mendorong praktik budidaya yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Tekanan untuk meningkatkan rendeman, menekan emisi, dan menjaga legalitas lahan justru datang dari kebutuhan dalam negeri sendiri, bukan semata-mata tuntutan pasar luar.

Hal ini menjadi bukti bahwa keberlanjutan tidak harus selalu dikendalikan oleh standar impor negara lain.

Tidak Anti-Ekspor, Tapi Lebih Berdaulat

Penting dicatat, B40 bukan berarti Indonesia menutup diri dari pasar Eropa. Ekspor tetap penting, namun tidak lagi menjadi satu-satunya tumpuan. Dengan pasar domestik yang kuat, Indonesia bisa lebih selektif dan percaya diri dalam bernegosiasi.

Jika EUDR menghendaki standar tambahan, Indonesia berada pada posisi yang lebih setara untuk berdialog, bukan sekedar mengikuti.

B40 bukan hanya kebijakan energi, tetapi strategi besar menghadapi dinamika global. Di tengah kepungan EUDR, mandat domestik ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mandiri, berkelanjutan, dan berdaulat atas komoditas strategisnya sendiri.

Baca Juga: Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Ramah Lingkungan: Solusi Berkelanjutan bagi Pertanian Modern.