Rencana penerapan campuran 50% bahan bakar nabati ke solar fosil atau yang lebih dikenal dengan biodiesel B50 yang semula direncanakan akan mulai pada tahun 2026, terancam akan mundur.
Menurut data PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute), ada kendala yang cukup besar untuk penerapan B50 tahun depan. Disparitas harga antara Crude Palm Oil (CPO) dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat harga bidoesel B50 menjadi cukup tinggi.
Hingga saat ini, selisih harga dibayar menggunakan dana sawit yang berasal dari pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana perkebunan (BPDP). Sampai B40 saja, sebesar 90% dana tersebut dialokasikan untuk membayar margin harga tersebut.
Padahal jika B50 diterapkan, akan mengurangi kuota ekspor dan berakibat pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDP juga akan menurun. Dan akan berakibat dana pungutan ekspor juga semakin berkurang.
Insentif yang terus bertambah ini, harus dicarikan solusinya agar perkembangan biodiesel tidak bergantung pada pungutan ekspor. Apakah akan dilepas dipasar sesuai harga ekonomi atau pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi tersebut atau mungkin cara lain yang dapat dipikirkan bersama.
Jangan sampai kita terjebak melakukan subsidi seperti BBM fosil yang selama berdekade menjadi beban APBN negara kita.
Baca Juga : Melanjutkan Implementasi Hilirisasi Sawit Dengan B50.
