Biodiesel telah menjadi salah satu pilar utama transisi energi global. Namun, setiap negara memiliki pendekatan kebijakan yang berbeda: mulai dari mandatori pencampuran, insentif fiskal, hingga mekanisme pasar bebas.
Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia,menempuh jalur kebijakan biodiesel yang agresif dan terintegrasi secara nasional, bukan melampaui banyak negara maju.
Artikel ini membahas perbandingan kebijakan biodiesel Indonesia vs negara lain, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pemain strategis dalam ekosistem energi terbarukan global.
Kebijakan Biodiesel Indonesia: Mandatori dan Terpusat
Indonesia menerapkan kebijakan mandatori biodiesel secara nasional, yang saat ini telah mencapai B40 dan tengah mempersiapkan B50 dan B60. Ciri utama kebijakan biodiesel Indonesia:
- Mandatori nasional untuk sektor PSO & NPSO
- Dikelola terpusat oleh pemerintah melalui regulasi ESDM
- Didukung badan pengelola dana perkebunan (BPDP)
- Terintegrasi dengan ketahanan energi, inndustri sawit, dan logistik
Pendekatan ini menjadikan biodiesel bukan sekadar opsi, melainkan komponen wajib dalam sistem energi nasional.
Brasil: Fleksibel namun Berbasis Pasar
Brasil merupakan produsen biodiesel besar dengan bahan baku kedelai. Negara ini menerapkan mandatori biodiesel di kisaran B12-B15. Karakter kebijakan Brasil:
- Mandatori bertahap namun fleksibel
- Sangat bergantung pada mekanisme pasar
- Minim subsidi langsung
- Fluktuasi kebijakan mengikuti kondisi ekonomi
Dibanding Indonesia, Brasil lebih memberi ruang pada dinamika industri, tetapi kurang stabil untuk jangka panjang bagi sektor logistik dan transportasi.
Uni Eropa: Ketat pada Emisi dan Keberlanjutan
Uni Eropa tidak menetapkan angka mandatori biodiesel setinggi Indonesia. Fokus utama mereka adalah pengurangan emisi karbon, sertifikasi keberlanjutan yang ketat dan pembatasan bahan baku berbasis lahan.
Akibatnya, biodiesel berbasis sawit kurang mendapat tempat, meskipun dari sisi teknis sangat efisien. Pendekatan UE cenderung regulatif dan defensif, bukan ekspansif.
Amerika Serikat: Insentif Pajak dan Renewable Diesel
Amerika serikat lebih mengandalkan insentif pajak (tax credit), skema renewable fuel standar (RFS), dan pengembangan renewable diesel (HVO). Tidak ada mandatori biodiesel nasional seperti Indonesia. Adopsi biodiesel sangat tergantung pada insentif ekonomi, sehingga cenderung naik-turun mengikuti kebijakan fiskal.
Keunggulan Strategis Indonesia di Tingkat Global
Jika dibandingkan secara langsung, Indonesia unggul pada beberapa aspek penting:
- Skala Mandatori Tertinggi Dunia, B40 menjadikan Indonesia sebagai negara dengan campuran biodiesel tertinggi secara nasional.
- Konsistensi Kebijakan, program biodiesel berjalan lintas pemerintahan dan tetap berkelanjutan.
- Integrasi Hulu-Hilir, dari petani sawit – produsen FAME – distribusi BBM – hingga pengguna akhir.
- Dampak Nyata ke Sektor B2B, industri logistik, tambang konstruksi, dan manufaktur mendapat kepastian pasokan energi.
Implikasi bagi Dunia Usaha dan Logistik
Bagi sektor B2B energi dan logistik, kebijakan biodiesel Indonesia memberikan:
- Kepastian regulasi jangka panjang
- Stabilitas harga energi
- Pengurangan ketergantungan impor solar
- Nilai tambah ESG dan keberlanjutan bisnis
Hal ini sulit ditemukan di negara lain yang masih mengandalkan mekanisme pasar semata.
Dalam perbandingan kebijakan biodiesel Indonesia vs negara lain, Indonesia tampil sebagai role model Global South dalam mengelola energi terbarukan berbasis sumber daya lokal.
Dengan mandatori yang kuat, dukungan regulasi, serta integrasi industri, biodiesel Indonesia bukan hanya solusi energi, tetapi juga strategi ekonomi nasional yang berdampak luas bagi petani hingga pelaku usaha besar.
Baca Juga: Biodiesel B40 Dalam Perspektif Bisnis: Peluang Strategis Bagi Sektor Energi & Logistik.
