Program B40 merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan campuran 40% biodiesel berbasis kelapa sawit (CPO) ke dalam bahan bakar solar. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor BBM, memperkuat industri sawit nasional, serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, di sisi lain, B40 juga memunculkan tantangan serius bagi sektor pangan, khususnya terkait ketersediaan dan harga minyak goreng.
Sebagai bahan baku utama biodiesel dan minyak goreng, CPO berada di persimpangan antara kebutuhan energi dan pangan. Inilah yang memunculkan dilema klasik food versus fuel.
Trade-off CPO: Energi vs Pangan
Dengan berlakunya B40, permintaan CPO untuk sektor energi meningkat signifikan. Sebagian besar produksi CPO domestik dialihkan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel, sehingga porsi CPO yang tersedia untuk industri minyak goreng menjadi lebih terbatas.
Ketika pasokan bahan baku menyempit sementara permintaan tetap tinggi, harga CPO cenderung naik. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng, yang kemudian berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen. Rumah tangga berpendapatan rendah menjadi kelompok paling terdampak, mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok harian.
Dampak terhadap Harga dan Ketersediaan Minyak Goreng
Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa gangguan distribusi atau alokasi CPO dapat dengan cepat memicu kelangkaan minyak goreng di pasar. Walaupun Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia, tanpa pengaturan yang tepat, pasokan domestik tetap rentan.
Lonjakan harga minyak goreng tidak hanya memicu inflasi pangan, tetapi juga berdampak pada pelaku UMKM seperti pedagang gorengan dan usaha kuliner kecil yang sangat bergantung pada kestabilan harga minyak.
Strategi Pemerintah Menjaga Pasokan Pangan
Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan penyeimbang, antara lain:
- Domestic Market Obligation (DMO), yaitu kewajiban produsen untuk memasok CPO atau minyak goreng ke pasar domestik.
- Harga Eceran Tertinggi (HET) guna melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak terkendali.
- Program MinyaKita, sebagai minyak goreng bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
- Pengelolaan ekspor CPO, termasuk pungutan ekspor, untuk memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi lebih dulu.
Kombinasi kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program energi dan ketahanan pangan nasional.
Program B40 memberikan manfaat besar bagi ketahanan energi dan industri sawit Indonesia. Namun, tanpa pengelolaan yang hati-hati, peningkatan serapan CPO untuk biodiesel berpotensi menekan ketersediaan dan menaikkan harga minyak goreng. Kunci keberhasilan B40 terletak pada kebijakan yang seimbang, transparan, dan fleksibel, sehingga kebutuhan energi terpenuhi tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap pangan pokok yang terjangkau.
Baca Juga: Kultur Jaringan Kelapa Sawit: Solusi Perbanyakan Bibit Unggul di Tingkat Hulu.
