Program B40 (Biodiesel 40%) menjadi langkah penting Indonesia menuju kemandirian energi dan pengurangan emisi karbon. Namun, di balik manfaat lingkungan dan ekonomi, skema ini menyimpan tantangan besar di sisi finansial, terutama terkait subsidi biodiesel yang dikelola oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).
Mekanisme subsidi biodiesel berjalan melalui pungutan ekspor sawit. Dana yang dikumpulkan BPDPKS digunakan untuk menutup selisih harga antara biodiesel berbasis CPO dan solar bersubsidi. Dengan skema ini, produsen biodiesel tetap mendapat harga keekonomian, sementara masyarakat menikmati harga bahan bakar yang stabil.
Masalah muncul ketika harga Crude Palm Oil (CPO) melonjak tajam di pasar global. Kenaikan harga CPO membuat harga biodiesel meningkat, sehingga beban subsidi yang harus ditanggung BPDPKS membesar. Di sisi lain, pendapatan dari pungutan ekspor berkurang karena sebagian eksportir menahan pengiriman akibat tingginya biaya dan turunnya margin ekspor. Akibatnya, arus kas BPDPKS tertekan, sementara kewajiban pembayaran subsidi terus berjalan.
Untuk menjaga keseimbangan, BPDPKS menerapkan strategi adaptif seperti penyesuaian tarif pungutan ekspor secara dinamis, peningkatan efisiensi alokasi dana, serta diversifikasi penggunaan dana untuk mendukung program hilirisasi dan peremajaan sawit rakyat. Langkah-langkah ini penting agar BPDPKS tetap mampu menjaga stabilitas harga tanpa mengorbankan keberlanjutan program biodiesel.
Namun, dengan implementasi B40, kebutuhan dana subsidi diproyeksikan meningkat hingga 40% lebih besar dibandingkan B35. Kondisi ini menuntut desain pendanaan jangka panjang yang lebih fleksibel dan kemungkinan dukungan fiskal tambahan dari pemerintah. Alternatif seperti green bond atau carbon credit juga mulai dipertimbangkan untuk menopang pembiayaan energi terbarukan berbasis sawit.
Keberhasilan B40 tidak hanya diukur dari sisi teknis pencampuran bahan bakar, tetapi juga dari ketahanan sistem pendanaan yang menopangnya. BPDPKS menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara subsidi, pungutan, dan keberlanjutan fiskal agar program B40 terus berjalan stabil dan berkontribusi bagi ekonomi nasional.
Baca Juga : Minyak Sawit Merah, Inovasi Gizi dari Alam untuk Kesehatan Masyarakat.
