Hilirisasi Sawit di Kaltim Terkendala Rantai Pasok CPO Belum Tertata dengan Baik

Transformasi ekonomi berbasis komoditas unggulan kelapa sawit dapat dilakukan di Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui peningkatan nilai tambah dari potensi dan produksi kelapa sawit yang begitu besar, Kaltim bisa sejahtera. Namun hilirisasi sawit, belum berjalan secara optimal karena rantai pasok komoditas kelapa sawit yang belum tertata dengan baik.

Pada tahun 2023, Kaltim mengekspor 3,34 juta ton CPO atau sekitar 75 persen dari produksinya. Namun ironisnya, salah satu industri besar turunan kelapa sawit masih kekurangan bahan baku dan mendatangkannya dari provinsi lain di Kalimantan dan Sulawesi. Ketidakteraturan rantai pasok ini menyebabkan inefisiensi biaya logistik yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daya saing produk.

Penataan rantai pasok memegang peranan penting dalam akselerasi pembangunan industri pengolahan kelapa sawit di Kaltim, yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Kaltim di masa mendatang. Industri pengolahan turunan kelapa sawit merupakan motor utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi di Kaltim.

Keberhasilan transformasi ekonomi berbasis industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Riau menjadi contoh yang sangat baik bagi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, kontribusi PDRB sektor industri pengolahan elektronik sebesar 26,06 persen di Provinsi Kepulauan Riau telah melebihi kontribusi PDRB sektor pertambangan.

Industri elektronik yang merupakan salah satu komoditas ekspor di Kepri memiliki kelemahan yakni sebagian besar bahan baku komponen elektronik yang digunakan masih didominasi bahan baku impor dari luar negeri. Ketergantungan ini membuat industri di Kepri rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan pasokan global. Apabila terjadi gangguan rantai pasok maka dapat menyebabkan keterlambatan dan kenaikan biaya pengiriman bahan baku.

Upaya transformasi ekonomi melalui hilirisasi sawit, wajib memperhatikan dan mengakomodir perkembangan yang terjadi di masyarakat maupun di dunia usaha, sehingga dukungan, komitmen, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat diperoleh.

Untuk menata rantai pasok agar lebih baik lagi, Pembentukan Forum Konsultasi Daerah adalah salah satu solusinya.  Forum Konsultasi Daerah dapat jadi sarana dalam meningkatkan peran dan membuka ruang partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan memberikan gagasan untuk percepatan transformasi ekonomi terutama pada aspek penyusunan kebijakan, bahkan hingga evaluasi dan pemantauannya.

Baca Juga : Program B40 Sudah Selesai Uji, B50 dan B60 Menyusul Kemudian.